PADANG – Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Ratu Prabu Sumatera Barat mengambil langkah tegas dalam menyikapi berbagai indikasi kejanggalan pada implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayahnya. Organisasi ini menilai adanya potensi penyimpangan yang dapat menghambat tujuan utama program nasional tersebut, khususnya dalam mendorong pemberdayaan ekonomi lokal.
Melalui Bidang Partisipasi Pembangunan Daerah (PPD), DPW Ratu Prabu Sumbar menginisiasi gerakan konsolidasi besar-besaran bagi pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Sumatera Barat, dimulai dari Kota Padang. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk komitmen dalam mengawal visi Presiden Prabowo Subianto agar tetap berjalan sesuai arah kebijakan yang berpihak pada rakyat.
Ketua DPW Ratu Prabu Sumatera Barat, Joni Putra Sikumbang, SH, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan mentolerir adanya praktik di lapangan yang berpotensi mengabaikan pelaku ekonomi lokal dalam rantai pasok program MBG.
“Visi Presiden melalui program MBG adalah memperkuat kedaulatan pangan sekaligus menggerakkan ekonomi rakyat. Kami tidak ingin ada pihak-pihak yang justru menjauhkan UMKM dari peran strategis tersebut. Uang negara harus berputar di pasar lokal, di tangan petani dan pelaku usaha daerah, bukan mengalir ke distributor besar atau produk luar daerah,” tegas Joni.
Sementara itu, Ketua Bidang PPD Ratu Prabu Sumbar, Rifki Fernanda, mengungkapkan temuan di lapangan yang dinilai janggal, khususnya pada operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kecamatan Koto Tangah, Kota Padang.
Menurut Rifki, pihaknya menemukan adanya sikap tertutup dari pengelola SPPG terkait data survei harga pasar. Padahal, berdasarkan petunjuk teknis (juknis), transparansi dalam survei harga merupakan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai bentuk akuntabilitas penggunaan anggaran negara.
“Kami menemukan bahwa data survei pasar justru diklaim sebagai ‘data rahasia’. Ini jelas bertentangan dengan prinsip transparansi yang diatur dalam juknis. Selain itu, kami juga menemukan penggunaan bahan baku non-lokal seperti jagung beku (frozen) yang didatangkan dari luar daerah, padahal produksi jagung petani Sumatera Barat sangat melimpah,” ungkap Rifki.
Ia menilai praktik tersebut tidak hanya merugikan pelaku UMKM lokal, tetapi juga berpotensi menjadi bentuk pembangkangan terhadap arah kebijakan pusat yang menekankan pada pemberdayaan ekonomi daerah.
Menindaklanjuti temuan tersebut, DPW Ratu Prabu Sumbar melalui Bidang PPD mulai melakukan konsolidasi di Kota Padang dengan mengundang pelaku UMKM, koperasi, serta pemasok bahan pangan lokal untuk memperkuat sinergi.
“Kami tidak akan membiarkan pendekatan teknokratis yang kaku justru mematikan harapan pelaku usaha kecil. Konsolidasi ini adalah langkah awal untuk memastikan SPPG menjalankan fungsinya secara benar. Tidak boleh ada lagi praktik tertutup dalam survei harga, dan tidak boleh ada penggunaan bahan baku luar daerah jika sumber daya lokal mampu memenuhi kebutuhan,” tegasnya.
Rifki yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Komunitas Aktivis Muda Indonesia Sumatera Barat menambahkan, pihaknya akan melakukan investigasi menyeluruh terhadap seluruh unit SPPG di Sumatera Barat. Hasil temuan di lapangan nantinya akan dilaporkan secara langsung kepada Badan Gizi Nasional.
“Kami akan mengawal program ini secara serius. Setiap indikasi penyimpangan, termasuk penggunaan bahan baku impor atau non-lokal, akan kami laporkan. Tujuannya agar Program MBG benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat dan tidak menyimpang dari tujuan awalnya,” ujarnya.
DPW Ratu Prabu Sumbar berharap, melalui langkah konsolidasi ini, implementasi Program Makan Bergizi Gratis di Sumatera Barat dapat menjadi contoh nasional dalam penguatan ekonomi berbasis lokal.
“Kami ingin Sumatera Barat menjadi role model nasional dalam pelaksanaan MBG yang berpihak pada rakyat. Program ini harus menjadi solusi, bukan justru menjadi beban bagi pelaku usaha kecil dan petani lokal,” tutup Rifki.
0 Komentar