PADANG – Rencana aksi unjuk rasa besar-besaran yang dijadwalkan berlangsung hari ini, Senin (9/3/2026) di depan kantor Dispora Kota Padang, dipastikan batal. Kegagalan aksi ini diduga kuat merupakan dampak dari intervensi politik dan tekanan personal yang dilakukan oleh oknum legislator dan pihak terkait dalam sebuah pertemuan tertutup di rumah pribadi, beberapa hari sebelumnya.
Pembatalan aksi oleh Pemuda (Ophilbas) menjadi sorotan tajam. Pasalnya, muncul bukti foto pertemuan yang melibatkan legislator pemilik Pokir, Muhammad Fautiaz Fauzi, tokoh senior, serta pihak kontraktor, yang mengundang ketua OPHILBAS untuk "menyelesaikan" masalah di luar jalur formal birokrasi.
Ketua Rumah Aktivis Sejahtera (RASH), Febriyandi Putra, S.Pd, menyatakan kekecewaannya namun menegaskan bahwa RASH tidak akan ikut mundur.
"Sangat disayangkan jika transparansi anggaran negara harus ditukar dengan janji perbaikan fisik di ruang tamu pribadi. Ini adalah preseden buruk bagi demokrasi kita. Jika urusan negara diselesaikan di rumah pribadi, maka birokrasi kita sedang sakit parah," tegas Febriyandi.
Melihat fenomena "pembungkaman" ini, RASH menyerukan kepada seluruh elemen organisasi kepemudaan, aktivis, dan mahasiswa yang masih memiliki nurani untuk tetap kritis.
"Kami mengajak seluruh rekan-rekan aktivis di Kota Padang: Jangan biarkan idealisme pemuda dibeli dengan harga murah. Kondisi bernegara dan birokrasi kita sudah sangat tidak sehat. Jika kita diam saat melihat transparansi diinjak-injak, maka kita adalah bagian dari masalah tersebut," tambahnya.
Meskipun aksi massa hari ini gembos, RASH memastikan langkah administratif dan hukum tetap berjalan.
Bung Andi selaku ketua RASH menegaskan akan mengambil langkah-langkah hukum dirinya yakin bahwa masih ada harapan untuk mengusut tuntas oknum-oknum yang merugikan masyarakat, adapun langkah yang akan diambil diantaranya adalah:
1. Laporan Resmi ke Inspektorat, Terkait dugaan maladministrasi dan intervensi pihak luar dalam proyek Dispora.
2. Sengketa Informasi: Menggugat ketertutupan Dispora terkait dokumen RAB, Kontrak, dan NPHD ke Komisi Informasi Sumbar.
3. Audit BPK: Mendesak audit menyeluruh terhadap seluruh dana Pokir di Dispora Padang agar tidak ada lagi "proyek siluman" yang rusak dalam hitungan bulan.
"Ophilbas mungkin berhenti hari ini, tapi RASH akan terus berdiri tegak. Bagi kami panggung unjuk rasa hanya membuktikan bahwa pemuda masih berfikir jernih, namun sebetulnya data dan fakta hukum sudah cukup untuk menyeret mereka ke jalur pertanggungjawaban. Rakyat butuh kejujuran, bukan sekadar tambal sulam semen untuk membungkam suara," pungkas Febriyandi.
TIM
0 Komentar