PADANG – Menjelang rencana aksi unjuk rasa pada Senin, 16 Maret 2026, tekanan terhadap Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang semakin menguat. Dukungan kini datang dari berbagai elemen organisasi, termasuk Persatuan Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI) DPD Sumbar, yang mendesak agar birokrasi kembali ke jalur profesionalisme.
Bagi PPNI, "Profesionalisme Birokrasi Adalah Harga Mati" hal ini disampaikan oleh Rafi Ariansyah, S.AP, M.Ap selaku
Perwakilan PPNI dalam pernyataannya menegaskan bahwa setiap instansi pemerintah yang digaji oleh anggaran negara wajib menjunjung tinggi integritas. "Kami sebagai bagian dari elemen masyarakat mendesak Dispora Padang untuk bersikap profesional. Jangan biarkan pelayanan publik dicederai oleh praktik penutupan informasi yang tidak masuk akal. Transparansi adalah obat bagi birokrasi yang sehat," tegasnya.
Ketua Rumah Aktivis Sejahtera (RASH), Febriyandi Putra, S.Pd, menyatakan bahwa kasus lapangan voli di Batang Kabung hanyalah puncak dari gunung es. RASH menegaskan tidak akan berhenti hanya pada satu proyek saja.
"Besok adalah pembuktian. Namun perlu dicatat, ini hanyalah langkah awal. Setelah ini, RASH secara resmi akan meminta seluruh data dana Pokir yang dititipkan ke Dispora Padang selama 2 tahun terakhir (2024-2025). Kami ingin memastikan setiap rupiah pajak rakyat tidak diselewengkan melalui proyek-proyek yang hancur dalam hitungan bulan," ujar Febriyandi dengan nada tegas.
RASH juga mengingatkan pihak Dispora agar tidak mencoba-coba melakukan intimidasi atau "penyelesaian di bawah meja" seperti yang terjadi dalam beberapa pertemuan tertutup sebelumnya.
"Jika Dispora merasa sudah bekerja sesuai aturan, seharusnya mereka tidak perlu panik. Tapi jika terus bersembunyi di balik alasan yang dibuat-buat, maka kami pastikan gerakan ini akan terus membesar hingga seluruh data Pokir dibuka ke publik," pungkasnya.
TIM
0 Komentar