PADANG – Sejumlah organisasi masyarakat yang tergabung dalam koalisi Rumah Aktivis Sejahtera (RASH), Komunitas Aktivis Muda Indonesia (KAMI) Kota Padang, dan Pemuda Peduli Negeri Indonesia (PPNI) berencana menggelar aksi penyampaian aspirasi di kantor Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora) Kota Padang, Senin (16/03/2026).
Aksi tersebut disebut sebagai bentuk partisipasi masyarakat dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program serta anggaran di lingkungan pemerintah daerah.
Koalisi aktivis dalam keterangannya menyampaikan bahwa mereka ingin memperoleh penjelasan terkait sejumlah proyek yang dikelola Dispora Kota Padang, termasuk pembangunan fasilitas olahraga yang menurut mereka perlu mendapat perhatian evaluasi.
Salah satu yang disoroti adalah kondisi lapangan voli di kawasan Batang Kabung, yang menurut informasi yang mereka terima mengalami kerusakan dalam waktu relatif singkat setelah selesai dibangun.
Selain itu, mereka juga meminta klarifikasi mengenai beberapa kegiatan pembangunan yang dinilai perlu dijelaskan secara terbuka kepada masyarakat, termasuk proyek yang berada di kawasan Pasir Jambak, Kota Padang.
Juru bicara koalisi menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk mendorong keterbukaan informasi publik serta memastikan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Melalui aksi ini kami ingin menyampaikan aspirasi masyarakat agar pengelolaan program dan anggaran dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik. Kami berharap adanya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah daerah,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua RASH, Febriyandi Putra, S.Pd, juga menyampaikan harapannya agar pihak Dispora Kota Padang dapat hadir memberikan penjelasan apabila ada pertanyaan dari masyarakat terkait pengelolaan program dan kegiatan di instansi tersebut.
Menurutnya, dialog terbuka antara pemerintah dan masyarakat menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Dalam aksi yang direncanakan tersebut, koalisi menyampaikan beberapa poin aspirasi yang ingin disampaikan kepada pihak Dispora Kota Padang, di antaranya:
Meminta keterbukaan data terkait pengelolaan dana Pokok Pikiran (Pokir) yang berkaitan dengan kegiatan di Dispora Kota Padang dalam dua tahun terakhir.
Meminta akses terhadap dokumen kontrak kegiatan tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan tentang keterbukaan informasi publik.
Mendorong adanya pengawasan serta evaluasi apabila ditemukan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.
Koalisi aktivis berharap aspirasi yang disampaikan dapat menjadi perhatian bagi pihak terkait serta mendorong peningkatan transparansi dalam pengelolaan program pemerintah daerah.
“Kami berharap aspirasi ini dapat ditanggapi secara terbuka sehingga tercipta komunikasi yang konstruktif antara masyarakat dan pemerintah,” tutup pernyataan koalisi tersebut.(TIM)
0 Komentar