Padang — Ketua DPD Repro Sumatera Barat, Roni Bose, melontarkan kritik keras terhadap Pemerintah Kota Padang pasca terjadinya aksi brutal yang menewaskan seorang pria di sebuah tempat karaoke di kawasan Padang Barat, pada Jumat (3/4/2026) dinihari.
Menurut Roni Bose, peristiwa berdarah tersebut tidak bisa dianggap sebagai insiden kriminal biasa, melainkan merupakan cerminan lemahnya pengawasan pemerintah terhadap operasional tempat hiburan malam yang selama ini dinilai bermasalah.
“Ini bukan kejadian pertama. Sudah berulang kali razia dilakukan, tapi apa hasilnya? Hanya sanksi ringan tanpa efek jera. Ini bukti Pemko Padang gagal total dalam mengawasi kafe dan karaoke,” tegas Roni Bose kepada awak media.
Ia menilai, Pemerintah Kota Padang terkesan setengah hati dalam menegakkan aturan. Padahal, berbagai laporan masyarakat terkait aktivitas di tempat hiburan malam disebut telah berulang kali mencuat, namun tidak pernah ditindak secara tegas dan berkelanjutan.
Lebih lanjut, Roni Bose menegaskan bahwa lemahnya pengawasan justru membuka ruang terjadinya berbagai pelanggaran, mulai dari peredaran minuman keras ilegal hingga potensi tindak kekerasan yang membahayakan masyarakat.
“Kalau pengawasan serius dan konsisten, kejadian seperti ini bisa dicegah. Jangan tunggu korban berikutnya,” ujarnya.
Selain itu, ia juga menyoroti kasus lain yang tak kalah serius, yakni kematian seorang pengamen bernama Karim yang hingga kini dinilai belum diungkap secara transparan oleh pihak berwenang.
Roni Bose mendesak aparat penegak hukum dan Pemerintah Kota Padang untuk tidak hanya fokus pada penanganan kasus yang viral, tetapi juga menyelesaikan kasus-kasus sebelumnya secara terbuka dan adil.
“Jangan sampai ada kesan pembiaran. Masyarakat butuh kepastian hukum dan rasa aman,” pungkasnya.
TIM
0 Komentar