PADANG | Gelombang demonstrasi kembali mengguncang halaman Kantor Gubernur Sumatera Barat pada Senin, 4 Mei 2026. Ratusan mahasiswa dari berbagai kampus turun ke jalan, memadukan semangat peringatan May Day dan Hari Pendidikan Nasional dalam satu barisan panjang yang bergerak dari Kantor BPBD menuju pusat pemerintahan provinsi.

Aksi yang tergabung dalam gerakan “Sumbar Melawan” itu tidak sekadar menjadi rutinitas tahunan. Di tengah terik matahari, suara lantang mahasiswa menggambarkan akumulasi kekecewaan terhadap berbagai persoalan daerah yang dinilai tak kunjung mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Salah satu suara yang mencuat adalah Satria Perdana, Menteri Luar Negeri BEM KM Universitas Adzkia. Dalam orasinya, ia menyoroti absennya figur pimpinan tertinggi daerah setiap kali aksi besar berlangsung. Menurutnya, kondisi ini bukan hal baru, melainkan pola yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

Di hadapan massa aksi, Satria menyampaikan kritik tajam terhadap kondisi pendidikan di Sumatera Barat yang disebutnya semakin memprihatinkan. Ia menggambarkan berbagai persoalan yang terjadi, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi, yang dinilai tidak ditangani secara serius oleh pemerintah provinsi.

Ia juga menyinggung kebijakan pusat terkait rencana penghapusan sejumlah jurusan pendidikan yang dianggap tidak relevan dengan kebutuhan zaman. Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dilihat secara sempit, karena menyangkut masa depan ratusan ribu lulusan yang menghadapi keterbatasan lapangan kerja.

Dalam orasinya, Satria turut mengangkat isu keadilan dalam tata kelola pemerintahan. Ia mempertanyakan standar moral dan administratif yang dinilai timpang, terutama ketika masyarakat dihadapkan pada berbagai persyaratan ketat, sementara di sisi lain terdapat kebijakan yang dianggap kontradiktif.

Tak hanya sektor pendidikan, isu ketenagakerjaan juga menjadi sorotan. Mahasiswa menilai kesejahteraan buruh di Sumatera Barat masih jauh dari harapan. Bahkan, disebutkan bahwa kenaikan upah yang diterima buruh hanya berada di angka yang sangat minim, sehingga tidak sebanding dengan kebutuhan hidup yang terus meningkat.

Persoalan outsourcing juga ikut disuarakan sebagai bentuk ketidakadilan struktural yang dirasakan para pekerja. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menegaskan bahwa pemerintah harus hadir sebagai pelindung, bukan sekadar pengamat dari dinamika yang terjadi di lapangan.

Di sektor ekonomi, Satria menyoroti potensi besar Sumatera Barat yang belum dioptimalkan melalui hilirisasi industri. Komoditas unggulan seperti gambir, sawit, dan kakao dinilai masih diekspor dalam bentuk mentah, tanpa memberikan nilai tambah yang signifikan bagi daerah.

Menurutnya, pemerintah provinsi perlu mengambil langkah proaktif untuk mendorong pengolahan industri di dalam daerah. Selain meningkatkan nilai ekonomi, langkah ini juga diyakini mampu membuka lapangan kerja baru bagi masyarakat Sumatera Barat.

Isu ketimpangan pembangunan turut menjadi perhatian. Mahasiswa menyoroti kondisi daerah terpencil, termasuk kawasan 3T, yang masih menghadapi keterbatasan akses infrastruktur dan teknologi. Salah satu contoh yang diangkat adalah siswa di Kapur IX yang harus mengikuti ujian dengan fasilitas sangat terbatas.

Selain itu, mahasiswa juga menyinggung berbagai fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Mereka menilai pemerintah perlu hadir dengan pendekatan yang komprehensif, edukatif, dan berimbang dalam menyikapi berbagai dinamika sosial yang muncul.

Aksi tersebut menjadi cermin bahwa mahasiswa masih memegang peran penting sebagai penyambung suara masyarakat. Di tengah berbagai tuntutan yang disuarakan, harapan terbesar yang disampaikan adalah hadirnya pemerintah yang responsif, terbuka, dan mampu menjawab tantangan zaman dengan kebijakan yang berpihak pada rakyat.

TIM